Pamekasan – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan kesiapannya untuk menjadi pengusul resmi pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Tembakau Madura kepada pemerintah pusat. Komitmen tersebut disampaikan setelah menerima Surat Bersama Bupati se-Madura serta Naskah Akademik usulan KEK dalam pertemuan yang digelar usai rangkaian kegiatan haul di Pondok Pesantren Banyuanyar, Minggu (08/03/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Khofifah menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap mengambil peran aktif dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan Madura melalui skema kawasan ekonomi khusus.
“Saya paham kenapa ada keinginan KEK di Madura dan kita siap menjadi pengusul serta akan memperjuangkan ini sampai tuntas. Madura memiliki potensi besar yang perlu didorong melalui kebijakan yang mampu mengakselerasi pembangunan kawasan,” ujarnya.
Pembangunan Inklusif untuk Madura
Menurut Khofifah, usulan KEK Tembakau Madura sejalan dengan komitmen pembangunan inklusif yang selama ini diusung Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah harus berjalan merata tanpa meninggalkan wilayah tertentu.
“Ini bagian dari upaya memastikan pembangunan berjalan adil dan merata. Seperti yang sering disampaikan Pak Wagub Emil, no one left behind. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal dari proses pembangunan,” katanya.
Sebagai langkah awal, Khofifah juga menugaskan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak untuk menindaklanjuti usulan tersebut melalui kajian lebih mendalam.
Wagub Jatim Diminta Siapkan Kajian Teknis
Gubernur menekankan pentingnya menyiapkan aspek teknokratis dan administratif sebelum usulan KEK disampaikan ke pemerintah pusat.
“Saya meminta Pak Wagub untuk melakukan kajian lebih lanjut dan menyiapkan semua yang diperlukan agar proses pengusulan KEK Tembakau Madura dapat berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Khofifah juga menilai bahwa pengembangan KEK tidak hanya berkaitan dengan penguatan ekonomi, tetapi juga strategi pemerintah dalam melindungi sekaligus mentransformasikan struktur ekonomi wilayah.
“KEK ini penting sebagai bagian dari proteksi dan transformasi wilayah agar potensi ekonomi Madura, terutama sektor tembakau dan industri turunannya, dapat berkembang secara berkelanjutan,” jelasnya.
Transformasi Ekonomi Kawasan Madura
Menindaklanjuti arahan tersebut, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menyatakan siap melakukan kajian lanjutan untuk menyiapkan seluruh kebutuhan pengusulan KEK.
Menurutnya, gagasan KEK Tembakau Madura memiliki dasar yang kuat karena didukung kajian akademik serta dukungan politik dari para kepala daerah di wilayah Madura.
“Konsep KEK ini tidak hanya berbicara tentang investasi, tetapi juga bagaimana membangun ekosistem ekonomi yang lebih kuat serta melindungi ekonomi masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha lokal,” ujarnya.
Baca Juga:
Pangdam Tekankan Pentingnya Sinergi
Dalam pertemuan tersebut juga hadir Pangdam V/Brawijaya Rudy Saladin yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan kawasan.
Menurutnya, program strategis seperti pengembangan KEK membutuhkan stabilitas dan sinergi dari seluruh elemen masyarakat.
“Jika seluruh unsur pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha bergerak bersama, maka program-program strategis seperti kawasan ekonomi khusus akan lebih mudah diwujudkan,” ujarnya.
Nilai Tambah Industri Tembakau Masih Terbatas
Sementara itu, Ketua Tim Penyusunan Naskah Akademik KEK Tembakau Madura dari Komunitas Muda Madura, Subairi Muzakki, menjelaskan bahwa penyerahan dokumen tersebut merupakan amanah masyarakat Madura sekaligus hasil konsolidasi para kepala daerah di wilayah tersebut.
Menurutnya, selama ini Madura memiliki kontribusi besar dalam industri tembakau nasional, namun nilai tambah ekonomi yang dinikmati masyarakat masih terbatas.
“Selama puluhan tahun Madura menjadi salah satu sentra utama produksi tembakau nasional. Namun nilai tambah industrinya banyak dinikmati di luar Madura,” ujarnya.
Melalui KEK Tembakau Madura, pihaknya berharap dapat membangun ekosistem industri yang lebih terintegrasi sehingga petani dan pelaku usaha lokal dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.
“Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi momentum penting bagi perjuangan masyarakat Madura untuk menghadirkan model pembangunan kawasan yang lebih adil dan berkelanjutan,” katanya. (Fia)
Editor : Kief
