Tuban – Akademisi nasional sekaligus mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI era Presiden Joko Widodo, Prof. Muhadjir Effendy, menyoroti serius kondisi pendidikan di Kabupaten Tuban. Ia menilai rata-rata pendidikan warga Tuban yang masih setara belum lulus SMP sebagai sinyal kuat bahwa pembangunan manusia di daerah belum berjalan sebagaimana mestinya.
Menurut Prof. Muhadjir, kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang selama ini dibanggakan tidak boleh menutup mata terhadap fakta di lapangan. Pasalnya, merujuk data BPS: Rata-rata Lama Sekolah (RLS) warga Tuban masih tertahan di angka 7,5 tahun, atau setara anak yang belum menuntaskan pendidikan SMP.
“Kalau rata-rata pendidikannya masih segitu, artinya ada masalah serius. Pendidikan itu urusan pemerintahan konkuren, daerah punya kewenangan besar. Kalau hasilnya mandek, pemerintah daerah harus bertanggung jawab penuh,” tegas Prof. Muhadjir.
Sentilan Keras untuk Dinas Pendidikan
Guru Besar Bidang Pendidikan Universitas Negeri Malang itu bahkan menyentil peran Dinas Pendidikan yang dinilainya belum menjadikan peningkatan pendidikan warga sebagai prioritas utama pembangunan manusia.
“Indikatornya jelas. Mestinya Dinas Pendidikan fokus ke situ. Jangan setengah-setengah. Kalau perlu, urusan pendidikan itu dipikirkan terus, sampai terbawa mimpi,” sindirnya.
Data menunjukkan, dalam kurun tiga tahun terakhir, rata-rata lama sekolah warga Tuban hanya naik sekitar 0,17 tahun. Angka ini dinilai sangat lambat jika dibandingkan dengan tren nasional yang terus mengalami peningkatan.
Anak Putus Sekolah Jadi Akar Masalah
Menurut Prof. Muhadjir, Pemkab Tuban harus berani membongkar akar persoalan mengapa banyak anak berhenti sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Faktor ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, hingga lemahnya kebijakan daerah menjadi penyebab utama yang harus diatasi secara serius.
Ia mendorong penerapan wajib belajar 13 tahun, penguatan beasiswa melalui peraturan daerah, serta optimalisasi pendidikan nonformal seperti program Kejar Paket bagi warga yang terlanjur putus sekolah.
“Jangan hanya mengandalkan sekolah formal. Yang sudah terlanjur putus sekolah juga harus ditarik kembali ke dunia pendidikan,” ujarnya.
Usul Gerakan Anak Asuh
Tak hanya menawarkan solusi kebijakan, Prof. Muhadjir juga menggagas pendekatan sosial yang lebih konkret. Salah satunya melalui gerakan anak asuh, di mana pejabat dan aparatur pemerintah ikut bertanggung jawab langsung terhadap keberlanjutan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu.
“Setiap pejabat atau pegawai bisa mengangkat satu anak asuh, membantu biaya pendidikan dan kebutuhan hidupnya. Ini langkah nyata, bukan sekadar wacana,” kata dia.
Baca Juga:
Akademisi Lokal Sepakat: Pendidikan Tak Bisa Biasa-Biasa Saja
Pandangan Prof. Muhadjir sejalan dengan akademisi Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban, Prof. Agus Wardhono. Ia menilai rendahnya rata-rata pendidikan warga tak bisa dilepaskan dari sistem pembelajaran yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil.
“Ini bukan soal angka semata. Pendidikan harus menghasilkan lulusan yang punya kemampuan, sikap, dan keterampilan yang bisa dipakai dalam kehidupan nyata,” ujarnya.
Menurut Prof. Agus, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki mutu pendidikan. Namun, tanpa reformasi menyeluruh, kondisi pendidikan Tuban dinilai belum siap menghadapi tantangan masa depan.
“Dengan rata-rata pendidikan yang masih setara SMP, Tuban butuh langkah luar biasa. Tidak cukup dengan kebijakan biasa-biasa saja,” pungkasnya. (Az)
Editor : Kief
