SEMARANG – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) menggelar Rapat Kerja Stakeholder Daerah Klaster Barat dan Tengah 2025 di Semarang, Kamis (14/8/2025).
Mengusung tema “Kolaborasi Industri Hulu Migas Bersama Stakeholder Daerah Menuju Swasembada Energi”, forum ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi, membangun komunikasi intensif, serta mengatasi berbagai tantangan non-teknis dalam pengelolaan industri hulu migas.
Acara dihadiri Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta; Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman; Bupati Demak, dr. Hj. Eisti’anah; Wakil Bupati Grobogan, H. Sogeng Prasetyo; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah; serta kepala kantor BPN dari enam kabupaten strategis: Bojonegoro, Tuban, Gresik, Blora, Demak, dan Grobogan. Perwakilan pemerintah daerah Bojonegoro, Tuban, dan Gresik juga turut hadir.
Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, menegaskan bahwa keberhasilan industri hulu migas tidak bisa dilepaskan dari dukungan para pemangku kepentingan daerah.
Baca Juga:
“Faktanya, keberhasilan industri ini bergantung pada kerja sama erat antara kita semua,” ujarnya.
Menurut Anggono, rapat kerja ini dirancang untuk menyatukan pola pikir dan langkah, khususnya dalam mengatasi hambatan seperti pengadaan lahan dan pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM).
“Forum ini bersifat dua arah. Kami ingin mendengar masukan dan gagasan yang bisa dikerjasamakan demi kepentingan masyarakat, khususnya di wilayah operasi migas,” tambahnya.
Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta, menekankan bahwa keberlanjutan industri hulu migas kini tak hanya diukur dari volume produksi, tetapi juga dari kemampuannya membangun hubungan harmonis dengan masyarakat.
“Keberhasilan kita sangat bergantung pada kemampuan mengelola risiko non-teknis, di mana dukungan pemerintah daerah dan masyarakat adalah fondasi utamanya,” ungkap Eka.
Ia menyoroti pentingnya percepatan sertifikasi tanah KKKS sebagai Barang Milik Negara (BMN) dan mengapresiasi peran BPN, khususnya di Bojonegoro. Eka juga menegaskan bahwa PPM bukan sekadar formalitas, melainkan investasi sosial yang menjadi perisai industri di lapangan.
Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, menyatakan kebanggaan daerahnya sebagai salah satu pusat potensi migas di Indonesia.
“Kami berkomitmen penuh mendukung kelancaran operasi hulu migas. Keberhasilan industri ini akan berdampak positif pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Rangkaian acara diakhiri dengan diskusi panel yang menghadirkan Roy Widiartha, Kepala Kelompok Kerja Pengembangan Masyarakat SKK Migas, yang memaparkan roadmap PPM hingga 2030. Sementara itu, Purwanto Nugroho, Manager Stakeholder Relations PGN SAKA, berbagi praktik terbaik PPM yang sukses dilaksanakan di wilayah operasinya.
Diskusi berlangsung interaktif, dengan peserta dari pemerintah daerah dan BPN menyampaikan pertanyaan serta masukan yang langsung direspons narasumber. Hasilnya, tercipta kesepahaman bersama untuk memperkuat tata kelola industri migas yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat.
SKK Migas optimistis sinergi yang terjalin semakin solid pasca-rapat kerja ini. Penguatan koordinasi antara industri hulu migas, pemerintah daerah, dan BPN diharapkan mampu menciptakan iklim investasi kondusif, mengakselerasi proyek strategis, dan membawa Indonesia semakin dekat menuju target swasembada energi.
