Tuban – Musim kemarau panjang mulai memperlihatkan dampaknya di Kabupaten Tuban. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tuban mencatat sedikitnya 28 desa di 11 kecamatan kini terdampak kekeringan ekstrem.
Kondisinya tidak seragam. Di sejumlah wilayah, warga harus menunggu kedatangan bantuan air hanya berselang sehari. Sementara di wilayah lain, droping dilakukan setiap dua hari karena kebutuhan air masih bisa ditopang sumber setempat.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Tuban, Sudarmaji, mengatakan wilayah dengan kondisi paling parah antara lain Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan, Ngandong Kecamatan Grabagan, Penambangan Kecamatan Semanding, Sadang Kecamatan Jatirogo, Latsari Kecamatan Bancar, serta Sumurgung Kecamatan Montong.
“Yang parah itu jedanya sehari, yang agak parah jedanya dua hari,” ujar Sudarmaji.
Baca Juga:
Menurutnya, bantuan air terutama diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sementara warga yang memiliki kemampuan ekonomi masih dapat memenuhi kebutuhan air dengan membeli dari penyedia air swasta.
BPBD Tuban saat ini mengandalkan enam armada tangki untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, tidak seluruh armada dapat digunakan untuk droping air setiap saat karena satu unit disiagakan untuk kebutuhan penanganan kebakaran.
Dari lima tangki yang beroperasi, dua di antaranya berkapasitas 5.000 liter dan tiga lainnya berkapasitas 7.000 liter. Armada tersebut secara rutin melakukan pengiriman air ke sejumlah wilayah terdampak.
“Sudah sekitar satu setengah bulan ini droping terus,” kata Sudarmaji.
Meski kekeringan melanda puluhan desa, BPBD memastikan tidak seluruh wilayah desa mengalami krisis air. Di beberapa titik masih terdapat sumber air yang dapat digunakan masyarakat. Karena itu, pola distribusi bantuan dilakukan berdasarkan kondisi lapangan dan hasil koordinasi dengan pemerintah desa.
“Tidak seluruh area desa habis, ada yang masih punya sumber, ada yang sudah habis, jadi kami koordinasi dengan kepala desa,” jelasnya.
Untuk menjaga kelangsungan droping, BPBD Tuban tidak hanya mengandalkan satu sumber air. Sejumlah titik pengambilan air telah dipetakan berdasarkan kedekatan dengan wilayah terdampak.
Untuk wilayah tertentu, air diambil dari sumber Maibit Timur. Sementara kawasan Semanding, Grabagan, dan sekitarnya memanfaatkan sumber di wilayah Tengah Semanding hingga Beti Harjo.
Adapun kebutuhan air untuk wilayah Bancar dipasok dari kawasan Socorejo. Untuk Montong, Singgahan dan Bangilan, BPBD mengandalkan sumber di kawasan Krawak. Sedangkan wilayah Kenduruan mendapatkan pasokan dari BPBD Kabupaten Blora karena secara geografis lebih dekat.
“Untuk Kenduruan kami mengambil dari BPBD Blora, karena lebih dekat ke sana dan sudah kami koordinasikan,” ujarnya.
Sudarmaji mengatakan berdasarkan pengalaman, sejumlah sumber air tersebut diperkirakan masih mampu mencukupi kebutuhan hingga musim kemarau berakhir. Namun kondisi itu sangat bergantung pada keadaan alam.
“Sumber-sumber itu diperkirakan masih cukup sampai akhir musim kemarau, asal tidak ada accident di alam. Dari pengalaman masih mampu,” katanya.
Penanganan kekeringan di Tuban juga mulai melibatkan berbagai pihak. Bantuan air datang dari sejumlah organisasi masyarakat, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, individu hingga perusahaan.
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), misalnya, secara rutin mengirimkan bantuan air ke wilayah Parengan, Singgahan dan Senori. Setiap hari terdapat sekitar empat rit pengiriman, termasuk dua tangki yang rutin diarahkan ke wilayah terdampak.
BBWS juga turut membantu kebutuhan air untuk sektor pertanian. Cakupan bantuan BBWS sendiri tidak hanya untuk Tuban, tetapi juga wilayah Bojonegoro dan Blora.
Dukungan dari dunia usaha juga mulai berdatangan. PLTU telah mengirimkan sebanyak 13 rit bantuan air ke wilayah Bancar. Bantuan serupa juga diberikan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI).
Sementara Palang Merah Indonesia (PMI) tengah menyiapkan rencana bantuan berupa peminjaman satu unit tangki dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, rencana tersebut masih akan dikoordinasikan lebih lanjut. Menurut Sudarmaji, pola kolaborasi tersebut menjadi penting karena kebutuhan air terus meningkat seiring panjangnya musim kemarau.
BPBD Tuban juga harus bersiap menghadapi kemungkinan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang. Berdasarkan informasi dari BMKG yang diterima BPBD, hujan diprediksi belum turun secara signifikan hingga Desember.
Kondisi itu membuat kebutuhan anggaran untuk penanganan kekeringan harus disesuaikan. Tambahan anggaran tersebut disiapkan untuk menjaga operasional penanganan kekeringan, termasuk distribusi air kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Anggaran rutin sekitar Rp70 juta, tapi dengan adanya informasi dari BMKG bahwa prediksi musim kemarau semakin panjang, akan ditambah sekitar Rp100 juta sampai Desember,” ungkap Sudarmaji.
Di tengah ancaman kekeringan, BPBD Tuban mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara hemat. Terutama warga di wilayah yang sudah mengalami keterbatasan sumber air.
Sudarmaji juga mengingatkan ancaman lain yang ikut meningkat selama musim kemarau, yakni kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kebakaran permukiman.
Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kondisi vegetasi yang kering membuat api sangat mudah menjalar dan sulit dikendalikan.
“Untuk yang di tepi hutan, saat ini rawan karhutla. Kalau membuka lahan jangan dengan cara dibakar,” tegasnya.
Kewaspadaan juga diminta ditingkatkan di lingkungan rumah, terutama saat menggunakan kompor, menyimpan bahan yang mudah terbakar maupun menempatkan barang-barang di lokasi penyimpanan.
Sebab, ketika musim kemarau semakin panjang, ancaman bukan hanya soal krisis air. Api pun bisa menjadi persoalan berikutnya jika masyarakat lengah. (Az/Kiev)
Editor : Mukhyidin Khifdi
