Jakarta – Mantan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum merespons pernyataan Budi Arie Setiadi, mantan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), mengenai perubahan sebelum 2029 yang disampaikan di hadapan Presiden Joko Widodo.
Alih-alih terjebak dalam perdebatan mengenai pernyataan tersebut, Anas justru menilai ada persoalan yang jauh lebih penting untuk menjadi perhatian, yakni bagaimana menciptakan kondisi politik yang lebih teduh melalui perbaikan kinerja pemerintahan. Polemik mengenai pernyataan Budi Arie berpotensi hanya menjadi perdebatan klise dan saling tuding tanpa menghasilkan langkah konkret.
Anas menilai pemerintah perlu melakukan apa yang ia sebut sebagai “modifikasi cuaca politik” secara serius. Baginya, kondisi politik yang stabil tidak cukup dibangun melalui perdebatan antarpihak. Stabilitas justru harus ditopang oleh peningkatan kualitas pemerintahan dan tingkat kepuasan masyarakat.
“Sungguh-sungguh memperbaiki, meningkatkan prestasi Pemerintah. Perbaikan kinerja adalah kunci,” kata Anas dalam pernyataannya.
Ia menekankan bahwa kebijakan yang sudah dibuat harus mampu diimplementasikan secara baik dan benar. Hasil kebijakan pun perlu terus didorong hingga mencapai titik optimal.
Sementara terhadap kebijakan yang mendapatkan kritik, Anas mendorong pemerintah tidak alergi melakukan evaluasi dan koreksi. Keberanian memperbaiki kebijakan yang dinilai belum tepat merupakan bagian penting dari proses pemerintahan yang sehat, termasuk ketika persoalannya berada pada level implementasi.
Selain kinerja, Anas juga menyoroti aspek komunikasi pemerintah, menilai kebijakan yang baik tetap membutuhkan komunikasi publik yang baik pula agar dapat dipahami masyarakat. Sebaliknya, kebijakan yang mendapat kritik menurut Anas semestinya dijawab dan dijelaskan secara elegan, bukan justru memunculkan persoalan komunikasi baru.
“Kebijakan yang baik harus dikomunikasikan dengan indah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menekan residu-residu komunikasi pemerintah hingga sekecil mungkin. Dengan demikian, ruang kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat dapat diminimalkan.
Anas juga mendorong Presiden memperkuat kemampuan memeriksa dan menelaah berbagai laporan yang diterima dari jajaran pemerintahannya. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan munculnya laporan yang bersifat asal bapak senang atau ABS.
Menurut Anas, laporan yang terlalu manis justru perlu diperiksa lebih mendalam dengan menggunakan parameter faktual dan objektif. Para pembantu Presiden yang bertugas melakukan pemeriksaan dan telaah bekerja lebih keras serta berani menyampaikan kondisi berdasarkan data yang autentik.
“Presiden perlu informasi yang obyektif untuk ambil langkah dan kebijakan yang tepat, bukan yang kosmetik,” tegasnya.
Anas menilai Presiden membutuhkan laporan yang objektif sekaligus optimistis, bukan laporan yang sekadar dipoles agar terlihat baik. Jika sejumlah langkah tersebut dilakukan secara konsisten, Anas meyakini kondisi politik nasional dapat menjadi lebih teduh dan stabil.
Menurut dia, stabilitas tersebut tidak semata-mata dibangun melalui kompromi politik, tetapi terutama melalui perbaikan kinerja pemerintah yang kemudian berdampak terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Dengan demikian, kualitas pemerintahan dan komunikasi publik menjadi dua faktor penting dalam membentuk iklim politik yang lebih sehat.
Lebih jauh, Anas menegaskan bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai oleh situasi yang stabil dan damai. Menurutnya, demokrasi juga harus produktif sehingga energi politik dapat diarahkan untuk menghasilkan kemajuan bagi bangsa.
“Demokrasi yang sehat bukan saja perlu stabil dan damai, tetapi juga produktif,” katanya.
Anas mengingatkan agar demokrasi Indonesia tidak bergerak maju-mundur, penuh retakan, atau berulang kali mengalami patahan. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak menjaga demokrasi agar terus bergerak maju, sehat, dan produktif.
Anas menilai energi bangsa seharusnya tidak habis terseret dalam polemik politik yang tidak produktif. Sebaliknya, energi tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat demokrasi sekaligus mendorong pembangunan.
“Berkah demokrasi kita, jangan jadi retakan dan patahan. Energi bangsa ini lebih baik difokuskan dan dicurahkan membangun Demokrasi Produktif,” pungkasnya. (Az/Kiev)
