Tuban – Jalan desa rusak, jembatan retak, dan rasa aman warga perlahan hilang. Di balik geliat distribusi jagung di Kecamatan Kerek, tersimpan persoalan serius: apakah infrastruktur desa harus dikorbankan demi roda ekonomi?
Keluhan warga bukan tanpa alasan. Truk tronton bermuatan jagung kerap melintasi jalur penghubung antar desa yang sejatinya tidak dirancang untuk kendaraan bertonase besar. Dampaknya nyata—jalan cepat rusak, bahkan jembatan di Desa Wolutengah yang baru diperbaiki kembali mengalami kerusakan.
Fenomena ini memunculkan dilema klasik: antara menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi lokal dan melindungi keselamatan serta kenyamanan masyarakat.
Infrastruktur Desa Tak Dirancang untuk Beban Berat
Secara aturan, setiap jalan memiliki kelas yang menentukan jenis kendaraan yang boleh melintas. Namun di lapangan, aturan ini kerap diabaikan.
Truk tronton yang seharusnya melintas di jalur utama, justru masuk ke jalan desa demi efisiensi distribusi. Akibatnya, jalan yang tidak memiliki struktur memadai dipaksa menanggung beban berlebih.
Kerusakan pun tak terhindarkan. Aspal mengelupas, badan jalan ambles, hingga jembatan mengalami retak struktural.
Warga Menanggung Risiko, dari Kerusakan hingga Ancaman Nyawa
Bagi warga, persoalan ini bukan sekadar infrastruktur, tapi juga soal keselamatan.
Jalan sempit yang dilalui truk besar meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara roda dua dan pejalan kaki. Selain itu, aktivitas harian warga ikut terganggu—mulai dari akses sekolah, distribusi hasil tani kecil, hingga mobilitas darurat.
Keluhan demi keluhan pun terus bermunculan, menandakan persoalan ini bukan insiden sesaat, melainkan masalah yang berulang.
Pemkab Tuban Akui Dilema: Ekonomi vs Aturan
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan penertiban.
“Aturan main tentang kelas jalan itu harus diberlakukan,” ujarnya.
Namun di sisi lain, Pemkab juga tidak menutup mata bahwa keberadaan truk tersebut menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat di Kecamatan Kerek.
Distribusi jagung, sebagai komoditas penting, turut menggerakkan roda ekonomi lokal—mulai dari petani hingga pelaku usaha.
Inilah yang kemudian membuat penanganan persoalan tidak bisa dilakukan secara sederhana.
Baca Juga:
Evaluasi Kelas Jalan Jadi Kunci
Sebagai langkah awal, Pemkab Tuban berencana melakukan evaluasi terhadap kelas jalan di wilayah Kecamatan Kerek.
Langkah ini dinilai penting untuk:
• Menentukan jalur yang layak dilintasi kendaraan berat
• Mencegah kerusakan infrastruktur yang lebih parah
• Menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keselamatan
Namun pertanyaannya, apakah evaluasi ini akan benar-benar diikuti dengan penegakan aturan yang tegas?
Jalan Desa Bukan Korban yang Harus Diterima
Kasus di Kerek menjadi potret nyata bagaimana lemahnya pengaturan dan pengawasan bisa berdampak langsung pada masyarakat.
Jika dibiarkan, bukan hanya jalan yang rusak—kepercayaan publik terhadap pengelolaan infrastruktur juga ikut tergerus.
Pada akhirnya, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit:
membiarkan pelanggaran demi ekonomi jangka pendek, atau menegakkan aturan demi keselamatan dan keberlanjutan jangka panjang. (Az)
