Approval Rating Prabowo Turun, Anas Urbaningrum Usulkan Lima Langkah Perbaikan Kinerja Pemerintah

- Reporter

Sabtu, 1 Agustus 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menyoroti tren penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, (Assayid Annazili/Liputansatu.id).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menyoroti tren penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, (Assayid Annazili/Liputansatu.id).

Jakarta – Mantan ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menyoroti tren penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Melalui unggahan di akun X @anasurbaningrum pada Jumat (31/07/2026), Anas menyebut penurunan approval rating pemerintah sebagai kondisi yang patut menjadi perhatian serius.

Menurutnya, berbagai hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah mengalami penurunan, meski masa pemerintahan belum genap dua tahun. Padahal, pemerintahan Prabowo memulai masa jabatan dengan tingkat dukungan publik yang sangat tinggi.

Fokus pada Janji Kampanye

Anas menilai pemerintah perlu kembali memusatkan perhatian pada janji-janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat. Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi alasan agar pemerintah tidak lagi terlalu banyak meluncurkan program-program baru yang bersifat mendadak atau ad hoc.
Ia berpandangan, pemenuhan janji kampanye secara konsisten akan lebih mudah diukur masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Perkuat Soliditas Kabinet dan Benahi Komunikasi Publik

Selain fokus pada program prioritas, Anas juga mendorong adanya konsolidasi yang lebih kuat di internal pemerintahan. Ia menilai seluruh jajaran kabinet harus bergerak dalam satu irama di bawah kepemimpinan presiden. Menurutnya, kesan adanya pihak yang lebih diutamakan maupun dinomorduakan perlu dihilangkan agar koordinasi pemerintahan berjalan lebih efektif dan menghasilkan kinerja yang optimal.

Anas turut menyoroti pentingnya strategi komunikasi pemerintah. Ia menilai pemerintah sebaiknya lebih banyak membangun agenda dan narasi positif dibanding hanya merespons isu yang berkembang.
Ia juga mengingatkan agar berbagai potensi kontroversi maupun kesalahpahaman dapat diminimalkan karena dinilai berpotensi menggerus tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Utamakan Kebutuhan Masyarakat

Dalam unggahannya, Anas menekankan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Beberapa sektor yang disebutnya meliputi ketahanan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga jaminan rasa aman bagi masyarakat. Menurutnya, peningkatan kinerja pada sektor-sektor tersebut akan lebih cepat dirasakan oleh publik.

Usul Kabinet Lebih Ramping

Anas juga mengusulkan agar struktur kabinet dievaluasi dan dibuat lebih ramping. Menurutnya, kabinet yang lebih sederhana akan mempermudah proses koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, sekaligus memperkuat citra pemerintahan yang efisien.
Ia menilai kabinet yang terlalu besar berpotensi menimbulkan kesenjangan kinerja, di mana presiden bekerja sangat keras, namun tidak seluruh anggota kabinet menunjukkan intensitas kerja yang sama. Di akhir pernyataannya, Anas berharap pemerintah mampu meningkatkan kualitas kinerjanya sehingga kepercayaan dan tingkat kepuasan publik dapat kembali membaik. (Az)

Berita Terkait

Janji PT Waskita Karya Mulai Ditagih Warga Mondokan, Drainase hingga Debu Proyek Sekolah Rakyat Jadi Sorotan
Jalan Desa Jadi Jalur Tambang, DPRD Tuban: DLH-P Jangan Lempar Tanggung Jawab
Waskita Klaim Upah Sudah Dibayar, Sejumlah Pekerja Proyek Sekolah Rakyat Tuban Mengaku Belum Menerima
Pemkab Tulungagung Gelar Gerakan Pangan Murah dan Produk Unggulan 2026
DLH-P Tuban Minta Pengusaha Tambang Bertanggung Jawab Perbaiki Jalan Desa Kepohagung
LSM BADAK Soroti SILPA Rp477 Miliar, DPRD Tulungagung Akui Hanya Terima Laporan Administrasi
Polemik Upah Buruh Proyek Sekolah Rakyat Tuban Berujung Mogok Kerja Massal
DLHP Tuban Sebut Dugaan Limbah Tak Ditemukan, Air Laut Jenu Justru Kembali Keruh

Berita Terkait

Senin, 10 Agustus 2026 - 19:22 WIB

Janji PT Waskita Karya Mulai Ditagih Warga Mondokan, Drainase hingga Debu Proyek Sekolah Rakyat Jadi Sorotan

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 13:04 WIB

Jalan Desa Jadi Jalur Tambang, DPRD Tuban: DLH-P Jangan Lempar Tanggung Jawab

Jumat, 7 Agustus 2026 - 13:13 WIB

Pemkab Tulungagung Gelar Gerakan Pangan Murah dan Produk Unggulan 2026

Kamis, 6 Agustus 2026 - 17:51 WIB

DLH-P Tuban Minta Pengusaha Tambang Bertanggung Jawab Perbaiki Jalan Desa Kepohagung

Rabu, 5 Agustus 2026 - 22:01 WIB

LSM BADAK Soroti SILPA Rp477 Miliar, DPRD Tulungagung Akui Hanya Terima Laporan Administrasi

Berita Terbaru