Jakarta – Wacana mengenai Pemilu 2029 mulai mengemuka meski tahapan resminya masih beberapa tahun lagi. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, menilai pembahasan mengenai Undang-Undang Politik dan paket Undang-Undang Pemilu tidak boleh ditunda terlalu lama agar aturan main kontestasi 2029 disiapkan lebih matang dan mendapat kepercayaan publik.
Menurut Anas, munculnya figur-figur yang mulai bersiap menjadi calon presiden merupakan hal yang wajar dalam dinamika politik. Terlebih jika sosok tersebut merupakan pimpinan partai politik yang memang memiliki kepentingan menyiapkan strategi menghadapi pemilu mendatang.
Namun, ia menegaskan bahwa persoalan yang lebih penting bukan siapa yang mulai bersiap maju sebagai calon presiden, melainkan bagaimana aturan penyelenggaraan Pemilu 2029 segera diperbaiki melalui revisi undang-undang.
Anas mengusulkan agar pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) dipisahkan waktu penyelenggaraannya, seperti yang pernah diterapkan pada Pemilu 2004. Menurutnya, pemisahan jadwal tersebut memiliki banyak alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi teknis maupun kualitas demokrasi.
Baca Juga:
Ia menjelaskan, salah satu argumentasi paling sederhana berkaitan dengan syarat pencalonan presiden. Partai politik atau gabungan partai yang berhak mengusung pasangan calon presiden seharusnya didasarkan pada hasil Pemilu Legislatif 2029, bukan menggunakan hasil pemilu lima tahun sebelumnya.
Dengan demikian, kata Anas, “tiket politik” untuk mengajukan calon presiden berasal dari legitimasi yang baru diperoleh melalui Pileg 2029. Ia mengibaratkan hasil pileg terbaru sebagai tiket yang baru dicetak, bukan tiket lama yang sudah berusia lima tahun.
Anas juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka peluang seluruh partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Menurutnya, apabila ketentuan itu diadopsi dalam undang-undang, maka yang dimaksud adalah seluruh partai yang menjadi peserta Pemilu 2029.
Selain soal pemisahan Pilpres dan Pileg, Anas menilai masih banyak isu krusial lain yang harus segera diselesaikan dalam paket revisi Undang-Undang Politik dan Pemilu. Di antaranya menyangkut sistem pemilu yang akan digunakan, penataan daerah pemilihan (dapil), alokasi jumlah kursi setiap dapil, besaran parliamentary threshold, hingga berbagai aturan teknis lainnya.
Ia berpandangan seluruh persoalan tersebut perlu dibahas secara menyeluruh agar tidak menjadi perdebatan ketika tahapan Pemilu 2029 sudah berjalan.
Lebih jauh, Anas mendorong agar proses penyusunan dan pembahasan undang-undang tidak hanya menjadi ruang negosiasi antarpartai politik di parlemen. Menurutnya, keterlibatan publik secara serius merupakan syarat penting untuk menghasilkan regulasi yang demokratis, berkualitas, dan memiliki legitimasi luas.
Ia mengakui bahwa perundingan politik antara pemerintah dan partai-partai di DPR merupakan hal yang lazim dalam proses legislasi. Namun, membuka ruang partisipasi masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga penyelenggara pemilu dinilai akan membuat substansi undang-undang lebih kuat dan lebih mudah diterima publik.
Anas menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap pemilu tidak hanya ditentukan oleh proses pemungutan suara, tetapi juga oleh kualitas aturan main yang disusun sejak awal. Karena itu, meski hak legislasi berada di tangan pemerintah dan DPR, pelibatan masyarakat dalam penyusunan Undang-Undang Politik dan Pemilu merupakan cara terbaik untuk membangun sistem demokrasi yang lebih sehat menuju Pemilu 2029. (Fia)
