Tuban – Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI), HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau akrab disapa Gus Lilur, melontarkan kritik tajam terhadap dugaan penyimpangan yang terjadi di sejumlah lembaga negara. Melalui sebuah opini berjudul “Jangan Bohongi Presiden RI”, ia menilai berbagai kasus dugaan korupsi telah mencederai kepercayaan Presiden Prabowo Subianto sekaligus merugikan kepentingan rakyat.
Menurut Gus Lilur, berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo, mulai dari penerapan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam hingga penertiban aset negara melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), merupakan langkah besar untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.
Ia menilai kebijakan tersebut membuat Indonesia semakin diperhitungkan di mata dunia. Kedatangan sejumlah pemimpin negara ke Jakarta dalam beberapa waktu terakhir disebutnya menjadi salah satu indikator meningkatnya posisi tawar Indonesia di tingkat internasional.
Namun, di balik berbagai capaian tersebut, Gus Lilur menilai Presiden tidak dapat bekerja sendiri. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada integritas para pembantu presiden di berbagai lembaga negara.
Soroti Dugaan Korupsi Program MBG
Dalam opininya, Gus Lilur menyinggung dugaan korupsi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia justru tercoreng oleh dugaan penyalahgunaan anggaran.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai contoh nyata bagaimana visi Presiden dapat terganggu apabila pelaksana program tidak menjalankan amanah secara jujur dan bertanggung jawab.
Singgung Kasus Eks Jampidsus
Gus Lilur juga menyoroti perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.
Menurutnya, kasus tersebut menjadi perhatian publik karena sosok yang sebelumnya berada di garda depan penyelamatan aset negara justru kini menghadapi proses hukum atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
Ia menilai proses hukum terhadap siapa pun harus dilakukan secara terbuka, profesional, dan bebas dari kompromi antarlembaga.
Minta Penegakan Hukum Transparan
Dalam tulisannya, Gus Lilur meminta Kejaksaan Agung menuntaskan proses hukum secara transparan agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga.
Ia menegaskan masyarakat berhak mengetahui perkembangan setiap tahapan perkara, sehingga tidak muncul kesan adanya perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu.
Selain itu, ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak dijadikan sarana penyelesaian konflik antarlembaga, melainkan benar-benar berorientasi pada keadilan.
Baca Juga:
Usulkan Rekonsiliasi Nasional
Pada bagian akhir opininya, Gus Lilur mengusulkan pentingnya rekonsiliasi nasional antarinstitusi penegak hukum.
Ia mencontohkan pendekatan rekonsiliasi yang pernah dilakukan Nelson Mandela di Afrika Selatan, yakni mengedepankan pengungkapan kebenaran sebagai dasar membangun kepercayaan publik.
Menurutnya, Polri, Kejaksaan, TNI, dan seluruh institusi negara harus memperkuat koordinasi, meningkatkan keterbukaan informasi, serta membangun mekanisme pengawasan yang saling mengontrol agar penyalahgunaan kewenangan tidak kembali terjadi.
Gus Lilur menutup opininya dengan seruan agar seluruh aparat negara tidak mengkhianati kepercayaan Presiden maupun rakyat Indonesia.
“Jangan bohongi presiden. Jangan bohongi rakyat Indonesia. Tegakkan hukum seadil-adilnya agar cita-cita menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar terwujud,” tegasnya. (Fia)
