Jakarta – Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI), HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, mengajak Presiden Prabowo Subianto menjadi pemersatu seluruh institusi negara di tengah menguatnya persepsi publik mengenai polarisasi antarlembaga penegak hukum.
Dalam opini berjudul “Prabowo Subianto untuk Indonesia Raya”, Gus Lilur menilai berbagai narasi yang berkembang di media sosial harus dijadikan alarm agar tidak berkembang menjadi perpecahan politik baru menjelang kontestasi nasional mendatang.
Menurutnya, Presiden Prabowo harus berdiri di atas seluruh kepentingan institusi, bukan menjadi bagian dari salah satu kubu.
Soroti Krisis Kepercayaan Publik
Gus Lilur menilai masyarakat saat ini tengah mengalami krisis kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Berbagai spekulasi dan asumsi yang berkembang mengenai hubungan Polri, Kejaksaan, TNI, hingga KPK dinilai berpotensi memperkeruh situasi apabila tidak segera direspons dengan langkah konkret.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak cukup dijawab melalui pernyataan resmi, melainkan perlu dibangun kembali dengan menghadirkan figur-figur yang dipercaya publik.
Usulkan Mahfud MD dan Busyro Muqoddas
Sebagai solusi, Gus Lilur mengusulkan Presiden Prabowo mempertimbangkan tokoh-tokoh yang memiliki rekam jejak integritas dalam bidang hukum.
Ia menyebut Prof. Mahfud MD layak dipercaya untuk mengoordinasikan reformasi penegakan hukum, sementara Busyro Muqoddas dinilai memiliki pengalaman dan kredibilitas dalam pemberantasan korupsi.
Menurutnya, kedua tokoh tersebut mewakili nilai-nilai moral yang lahir dari organisasi pendiri bangsa dan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Satgas PKH Perlu Dievaluasi
Dalam opininya, Gus Lilur juga menyoroti keberadaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Ia menegaskan Satgas PKH tetap penting dipertahankan karena berperan mengembalikan aset negara yang dikuasai secara melawan hukum. Namun, struktur dan mekanisme pengawasannya dinilai perlu dievaluasi agar lebih transparan dan akuntabel.
Menurutnya, penguatan koordinasi antarlembaga menjadi langkah penting agar tujuan penyelamatan aset negara tetap berjalan tanpa mengurangi kepercayaan publik.
Baca Juga:
Prabowo Harus Menjadi Pemersatu
Di akhir tulisannya, Gus Lilur menegaskan Presiden Prabowo harus menjadi simbol persatuan nasional, bukan dipersepsikan berada dalam salah satu kelompok kekuasaan.
Ia berharap pemerintah mampu menghapus persepsi adanya faksi-faksi di tubuh aparat negara dengan menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berlaku sama bagi siapa pun.
“Prabowo Subianto harus hadir untuk Indonesia Raya, bukan untuk faksi mana pun. Presiden harus menjadi pemersatu bangsa dengan memastikan hukum ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu,” tegas Gus Lilur. (Fia)
