Situbondo – Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, mengajak seluruh peserta Muktamar NU ke-35 menjadikan forum tertinggi organisasi tersebut sebagai momentum pemurnian organisasi, bukan arena perebutan kekuasaan.
Menurut kiai asal Situbondo, Jawa Timur itu, keputusan yang diambil dalam muktamar mendatang akan menentukan arah NU sebagai penjaga keutuhan bangsa dan moral kebangsaan, bukan sekadar alat mobilisasi politik.
Muktamar Lampung Disebut Jadi Pelajaran Penting
Gus Lilur menilai Muktamar NU ke-34 di Lampung pada Desember 2021 harus menjadi bahan refleksi bagi seluruh warga nahdliyin.
Ia menyebut proses pemilihan yang sarat kepentingan saat itu telah menimbulkan berbagai persoalan internal, mulai dari perpecahan organisasi hingga konflik kepengurusan yang berujung ke ranah hukum.
“Muktamar ke-34 Lampung harus jadi pelajaran pahit yang tidak boleh dilupakan. Salah memilih pemimpin, dampaknya sangat fatal bagi NU—organisasi jadi terpecah, terseret arus korupsi dan nafsu kuasa,” ujar Gus Lilur, Rabu (18/06/2026).
Menurutnya, Muktamar ke-35 tidak hanya menyangkut masa depan organisasi, tetapi juga memiliki dampak terhadap kehidupan kebangsaan yang lebih luas.
NU Dinilai Memiliki Tanggung Jawab Menjaga Persatuan Bangsa
Di tengah dinamika geopolitik global dan tantangan kohesi sosial di dalam negeri, Gus Lilur menilai NU memikul tanggung jawab besar sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Dengan jumlah warga yang mencapai lebih dari seratus juta orang, setiap keputusan strategis NU dinilai harus mempertimbangkan dampaknya terhadap persatuan nasional.
“NU adalah bagian dari pendiri republik ini. Maka setiap keputusan besar NU harus selalu ditanyakan: apa artinya bagi keutuhan bangsa?” katanya.
Semangat Piagam Jakarta Harus Hadir di Muktamar
Gus Lilur mengibaratkan semangat yang perlu dibawa ke Muktamar NU ke-35 dengan peristiwa Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945.
Menurutnya, keputusan para tokoh Islam saat itu yang rela menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta demi menjaga persatuan Indonesia merupakan contoh nyata sikap kenegarawanan.
Baginya, kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun individu.
“Semangat Piagam Jakarta itu adalah cara berpikir seorang pemimpin Islam: memilih kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan diri dan golongannya. Semangat itulah yang harus hadir di bilik pemilihan muktamar,” ujarnya.
Baca Juga:
Dukung Keberlanjutan Pemerintahan Prabowo-Gibran
Sebagai implementasi dari semangat persatuan tersebut, Gus Lilur berpandangan bahwa pemimpin NU yang terpilih nantinya perlu mendukung keberlanjutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menilai pasangan Prabowo-Gibran mampu menyatukan berbagai kelompok yang sebelumnya terpolarisasi dalam dinamika politik nasional.
“Kita sudah melihat jejaknya: polarisasi antara yang disebut cebong dan kampret, serta rivalitas antarinstitusi keamanan negara, yaitu TNI dan Polri. Prabowo dan Gibran menyatukan itu semua. Demi persatuan bangsa, pemimpin NU pun harus seseorang yang mendukung keberlanjutan itu,” katanya.
Gus Lilur Dukung Nasaruddin Umar dan Said Aqil Siradj
Atas dasar pertimbangan tersebut, Gus Lilur secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar untuk menjadi Ketua Umum PBNU dan Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam.
Menurutnya, kedua tokoh tersebut memiliki kapasitas keilmuan, pengalaman, serta reputasi yang mampu membawa NU semakin dihormati di tingkat nasional maupun internasional.
“Keduanya profesor asli, ulama tulen, cendekia sejati yang bisa mengharumkan NU di panggung global. NU ini kaya tokoh—jangan sampai yang tampil justru yang itu-itu saja karena faktor politik,” ujarnya.
Selain itu, Gus Lilur juga mengkritik fenomena yang ia sebut sebagai “gus-gus nanggung”, yakni figur yang memanfaatkan simbol kesantrian sebagai legitimasi tanpa ditopang kapasitas keilmuan yang memadai.
Muktamar NU ke-35 Disebut Ujian Sejarah
Menutup pernyataannya, Gus Lilur menegaskan bahwa Muktamar NU ke-35 merupakan ujian sejarah bagi organisasi, bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan.
Ia berharap para kiai dan ulama peserta muktamar dapat memilih pemimpin berdasarkan kapasitas keulamaan, integritas, dan visi kebangsaan, bukan pertimbangan politik praktis.
“Ini bukan soal hari ini saja. Ini soal masa depan NU dan umat. Kita mau kembali ke jalan ulama, atau terus terseret arus kekuasaan—itu yang sedang dipertaruhkan,” pungkasnya. (Fia)
